MATERI SISPRES

 RANGKUMAN MATERI SISPRES PENDIDIKAN PANCASILA

 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1).

(Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Bunyi Pasal “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

1️⃣ Negara Kesatuan

Artinya:

·    Indonesia merupakan satu negara yang utuh, tidak terpecah-pecah.

·    Hanya ada satu pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan tertinggi.

·    Daerah (provinsi/kabupaten/kota) tetap berada di bawah pemerintah pusat.

Ciri-ciri negara kesatuan:

·    Satu konstitusi (UUD 1945).

·    Satu kepala negara (Presiden).

·    Satu sistem pemerintahan nasional.

·    Tidak ada negara bagian seperti dalam negara federal.

2️⃣ Republik

Artinya:

·    Kepala negara dipilih oleh rakyat (melalui pemilu).

·    Pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

·    Kekuasaan tidak diwariskan secara turun-temurun (bukan kerajaan).

Ciri-ciri republik:

·     Ada pemilu.

·     Presiden memiliki masa jabatan tertentu.

·     Pemerintahan berdasarkan hukum.

📖 Makna Penting Pasal Ini

·    Menegaskan bentuk dan sistem negara Indonesia.

·    Menjadi dasar menjaga keutuhan NKRI.

·    Mencegah sistem kerajaan atau negara bagian.

 

• UUD 1945 merupakan konstitusi/hukum tertinggi di Indonesia.

Berikut rangkuman hierarki konstitusi (tata urutan peraturan perundang-undangan) di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

·    Konstitusi tertinggi negara.

·    Menjadi sumber dari segala sumber hukum.

·    Tidak boleh bertentangan dengan aturan di bawahnya.

2. Ketetapan MPR (TAP MPR)

·    Ketetapan yang masih berlaku.

·    Kedudukannya di bawah UUD 1945.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

·    UU dibuat oleh DPR bersama Presiden.

·    Perppu ditetapkan Presiden dalam keadaan genting dan harus mendapat persetujuan DPR.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

·  Dibuat Presiden untuk melaksanakan UU.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

·  Dibuat Presiden untuk menjalankan perintah UU atau PP.

6. Peraturan Daerah (Perda)

·    Perda Provinsi (oleh DPRD Provinsi dan Gubernur).

·    Perda Kabupaten/Kota (oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota).

🔎Prinsip Penting

·    Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

·    Jika bertentangan, dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sesuai kewenangannya.

• Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam berbagai pasal, misalnya:

        📜 PASAL-PASAL HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

🔹 Pasal 27

Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

👉 Hak: Mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.
👉 Kewajiban: Menjunjung hukum dan pemerintahan.

Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

👉 Hak: Mendapat pekerjaan yang layak.

Ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

👉 Hak & kewajiban bela negara.

🔹 Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

🔹 Pasal 28B

Ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

🔹 Pasal 28C

Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

🔹 Pasal 28D

Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

🔹 Pasal 28E

Ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…”

Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

🔹 Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi…”

🔹 Pasal 28G

Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda…”

🔹 Pasal 28H

Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

🔹 Pasal 28I

Ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani… adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

🔹 Pasal 28J

Ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain…”

Ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang…”

👉 Kewajiban menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain:

·     Hak hidup (28A)

·     Hak berkeluarga (28B)

·     Hak memperoleh pendidikan (28C)

·     Hak atas pengakuan hukum (28D)

·     Hak kebebasan beragama (28E)

·     Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (28F)

·     Hak perlindungan diri (28G)

·     Hak kesejahteraan (28H)

·     Hak bebas diskriminasi (28I)

🔹 Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

👉 Hak memeluk agama dan beribadah.

🔹 Pasal 30 Ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

👉 Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

🔹 Pasal 31

Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

🔹 Pasal 34 Ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

👉 Hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Fungsi Pancasila:

1️⃣ Pancasila sebagai Dasar Negara

• Pengertian: Pancasila menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia.
• Makna:

·    Menjadi dasar dalam pembentukan UUD dan peraturan perundang-undangan.

·    Menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

·    Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan negara.

•  Artinya: Semua aturan dan kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.

2️⃣ Pancasila sebagai Ideologi Negara

• Pengertian: Pancasila merupakan sistem gagasan, cita-cita, dan nilai yang menjadi arah tujuan bangsa Indonesia.
• Makna:

·    Menjadi pedoman dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

·    Menjadi cita-cita bersama menuju masyarakat adil dan makmur.

·    Bersifat terbuka (dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar).

• Ideologi Pancasila menolak paham ekstrem seperti liberalisme mutlak maupun komunisme.

3️⃣ Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

• Pengertian: Pancasila menjadi pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
• Makna:

·       Menjadi petunjuk dalam bertindak.

·       Membentuk karakter bangsa Indonesia.

·       Menjadi arah dalam menyelesaikan masalah.

📌 Contoh:

Sila 1 → Toleransi beragama.

Sila 2 → Menghargai sesama.

Sila 3 → Menjaga persatuan.

Sila 4 → Musyawarah mufakat.

Sila 5 → Bersikap adil.

4️⃣ Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

·     Pengertian: Pancasila merupakan sumber tertinggi dalam pembentukan hukum di Indonesia.

·     Makna:

·     Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

·     Jika ada aturan yang bertentangan, dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum.

·     Pancasila menjiwai:

·     UUD 1945

·     Undang-Undang

·     Peraturan Pemerintah

·     Peraturan Presiden

·     Peraturan Daerah

🎯 Kesimpulan Singkat

Fungsi	Makna Utama
Dasar Negara	Fondasi penyelenggaraan negara
Ideologi Negara	Cita-cita dan arah bangsa
Pandangan Hidup	Pedoman perilaku sehari-hari
Sumber Hukum	Dasar pembentukan semua peraturan

 

Nilai-nilai tiap sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa → taat beribadah, toleransi antarumat beragama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab → menghargai sesama.
3. Persatuan Indonesia → cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan → musyawarah mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → kerja keras, keadilan, kesejahteraan bersama.

3. Norma dan Hukum

Macam-macam norma:

1️⃣ Norma Agama

Pengertian: Norma yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan terdapat dalam kitab suci masing-masing agama.

Tujuan: Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia agar hidup sesuai ajaran agama.

Ciri-ciri:

• Bersifat mutlak (tidak berubah-ubah).
• Sanksinya berupa dosa atau ganjaran dari Tuhan.
• Mengikat pemeluk agama tersebut.

Contoh:

• Melaksanakan ibadah.
• Tidak mencuri.
• Berbuat baik kepada sesama.

2️⃣ Norma Kesusilaan

Pengertian: Norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk.

Tujuan: Membentuk pribadi yang berakhlak dan bermoral baik.

Ciri-ciri:

• Bersumber dari dalam diri (hati nurani).
• Sanksinya berupa rasa bersalah, malu, atau penyesalan.
• Berlaku umum dalam kehidupan sosial.

Contoh:

• Berkata jujur.
• Tidak berbohong.
• Tidak berbuat curang.

3️⃣ Norma Kesopanan

Pengertian: Norma yang berasal dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat.

Tujuan: Mengatur tata krama dan sopan santun dalam pergaulan.

Ciri-ciri:

• Bersumber dari budaya masyarakat.
• Sanksinya berupa teguran, celaan, atau dikucilkan.
• Dapat berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Contoh:

• Mengucapkan salam saat bertamu.
• Berbicara dengan bahasa santun.
• Menghormati orang yang lebih tua.

4️⃣ Norma Hukum

Pengertian: Norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa.

Tujuan: Menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Ciri-ciri:

• Tertulis secara resmi.
• Bersifat tegas dan memaksa.
• Sanksinya nyata dan tegas (denda, penjara, hukuman).

Contoh:

• Wajib membayar pajak.
• Mematuhi rambu lalu lintas.
• Tidak melakukan tindak pidana.

Perbedaan Singkat Keempat Norma

Jenis Norma	Sumber	Sanksi	Contoh
Agama	Tuhan	Dosa	Tidak beribadah
Kesusilaan	Hati nurani	Rasa bersalah	Berbohong
Kesopanan	Adat/kebiasaan	Teguran	Tidak sopan
Hukum	Negara	Denda/penjara	Melanggar aturan

Fungsi norma dan hukum:

• Mengatur perilaku manusia
• Menciptakan ketertiban
• Memberikan keadilan dan kepastian hukum

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Contoh hak:

·     Mendapat pendidikan

·     Mendapat pekerjaan layak

·     Mendapat pelayanan kesehatan

Contoh kewajiban:

·     Membayar pajak

·     Ikut bela negara

·     Menaati hukum

·     Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.

5. Keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika

• Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya.
• Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari masa Kerajaan Majapahit oleh Mpu Tantular.
• Sikap yang harus dikembangkan: toleransi, nasionalisme, menghargai perbedaan.
• Ras yang dominan di Indonesia: Ras Melayu (Mongoloid Melayu).

6. Persatuan dan Kesatuan

• Penting untuk menjaga keutuhan NKRI.
• Contoh: gotong royong, membantu korban bencana, ronda malam.
• Nilai persatuan tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda.

7. Budaya dan Rumah Adat Indonesia

Contoh budaya dan rumah adat:

·     Rumah Gadang (Sumatera Barat)

·     Tongkonan (Toraja)

·     Honai (Papua)

·     Mbaru Niang (NTT)

·     Tradisi Rambu Solo (Toraja)

·     Mekotek (Bali – Badung)

Keberagaman budaya harus dijaga dan dilestarikan.

8. Demokrasi dan Pemilu

• Pemilu berdasarkan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil).
• Mencerminkan sila ke-4 Pancasila.

9. Peran Indonesia di Dunia Internasional

• Aktif dalam PBB melalui Kontingen Garuda.
• Bekerja sama secara internasional demi perdamaian dunia.

10. Globalisasi

Dampak positif:

·     Kemajuan teknologi dan informasi.

Dampak negatif:

·     Konsumtif (membeli barang mewah berlebihan).

·     Lunturnya budaya lokal.